Permasalahan TKI di Luar Negeri Akibat Pendidikan Rendah

Ketua Umum Himsataki M.Yunus Yamani

Sekitar 90 persen permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri berawal dari dalam negeri. Di antaranya akibat pendidikan yang rendah dan kurang terlatih, kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) M. Yunus Yamani.

Menurutnya, kalangan Perusahaan jasa TKI (PJTKI) menyayangkan sikap pemerintah yang tidak memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia.

“Sekitar 90 persen PPJTKI setuju dengan  pelatihan selama 200 jam (21 hari) yang dirancang dengan Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenakertrans. Tapi masih ada 10 persen PJTKI yang membandel,” kata Yunus.

Namun Yunus menyayangkan, program yang didukung Menakertrans Muhaimin Iskandar tersebut kini mulai goyah. Setiap hari asosiasi PJTKI menerima komplain dari anggota bahwa PJTKI tertentu bisa menempatkan tanpa harus melatih TKI 200 jam.

“Mereka mendapat rekomendasi penempatan bukan dari pejabat Kemenakertrans, tetapi dari BNP2TKI,” kata Yunus. Ketika ditanya apakah dia memiliki bukti, Yunus mengatakan dirinya memiliki setumpuk bukti.

Jika kondisi seperti ini dibiarkan, maka kebijakan sebagus apapun jika pemerintah tidak sepakat maka tidak banyak yang bisa diperbuat. Menurut dia, ambiguitas dalam penanganan TKI harus segera diakhiri.

“Pemerintah harus bersepakat dan tidak saling menjatuhkan program. Jangan, karena ini program yang disetujui kementerian lalu ditentang, atau mengeluarkan kebijakan yang berlawanan,” kata Yunus.

Jika kondisi demikian terus dibiarkan maka TKI dan PJTKI dirugikan. Nama Indonesia juga akan tercemar karena kasus TKI bermasalah di luar negeri tak pernah berakhir. “Atau, memang ada yang menginginkan agar tetap ada TKI bermasalah dan meraih keuntungan dari kondisi demikian,” kata Yunus

Powered by ScribeFire.